Optimalisasi APBD Kutim, Komisi B DPRD Terapkan Verifikasi Lapangan 

SANGATTA—Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu langkahnya adalah dengan menggelar rapat kerja yang dilakukan di gedung DPRD.

Komisi B bersama sejumlah dinas terkait membahas APBD, dengan fokus utama pada aspek pengawasan dalam pelaksanaan program kerja. Rapat ini merupakan inisiatif penting untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran dari setiap program yang dianggarkan.

Ketua Komisi B DPRD Kutai Timur, Muhammad Ali, menjelaskan alur pengawasan sistematis yang diterapkan komisinya. Proses evaluasi dimulai dari pemaparan rencana kerja (renja) dari setiap dinas, yang kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi langsung di lapangan.

“Setelah mereka menyampaikan renja renjanya begitu sudah disampaikan baru kita nanti ke lapangan habis ke lapangan baru kita bahas,” ujar Muhammad Ali, menjelaskan tahapan pengawasan yang sistematis.

Ali menegaskan bahwa kunjungan lapangan menjadi tahapan kritis untuk menentukan prioritas program. Melalui inspeksi langsung, Komisi B dapat menilai kelayakan dan urgensi suatu program.

“Oh ini prioritas, ini jangan, jangan sampai nanti begitu kita turun ke lapangan, tidak efektif,” tegasnya.

Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Komisi B untuk menghindari pemborosan anggaran. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalisir program kerja yang tidak efektif sejak dini. Dengan mendahulukan verifikasi lapangan sebelum pembahasan anggaran yang lebih mendetail, diharapkan tercipta efisiensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Rapat ini melibatkan dinas-dinas di bawah koordinasi Komisi B, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, serta dinas-dinas teknis lainnya. Melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat, dengan pengawasan anggaran yang ketat sebagai fondasinya. (ADV)