Transparansi dan Akuntabilitas Kunci Tata Kelola Anggaran Kutai Timur

SANGATTA— Untuk memastikan efisiensi tidak mengganggu program kerja dan pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menjalankan fungsi pengawasan dengan ketat terhadap . DPRD Kutai Timur (Kutim) memegang peran krusial sebagai pengawas atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi pengawasan ini merupakan instrumen strategis untuk memastikan akuntabilitas dan optimalisasi penggunaan keuangan daerah.

Hal tersebut bersambut dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutim dalam mengontrol proses penganggaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan efisiensi anggaran tercapai agar tepat sasaran. Prinsip ini dipegang teguh guna mencegah adanya pembiayaan yang keluar dari koridor efisiensi yang telah ditetapkan. 

Anggota DPRD Kutai Timur, Yusri Yusuf, menjelaskan bahwa kontrol ketat dilakukan agar anggaran benar-benar terarah pada program yang dibutuhkan masyarakat. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah memberikan dampak langsung dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

“Pada saat penganggaran kita kan kontrol agar tidak ada yang diluar dari efisiensi artinya semua diharapkan program-program betul betul sampai ke masyarakat yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Yusuf.

Pendekatan pengawasan yang ketat ini sejalan dengan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan anggaran oleh DPRD merupakan perwujudan dari prinsip checks and balances dalam pemerintahan daerah. 

Tanpa pengawasan yang efektif, potensi terjadinya inefisiensi, pemborosan, hingga penyimpangan dana publik dapat meningkat. Oleh karena itu, masyarakat pun berharap agar fungsi ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Yusuf menyatakan, hingga saat ini, pengawasan terhadap implementasi anggaran berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku. Pemantauan yang dilakukan difokuskan pada kesesuaian antara paparan laporan dengan realisasi di lapangan.

“Sampai sejauh ini kita awasin sesuai saja karena apa yang di paparkan dan kami pertanyakan sesuai saja koridornya,” tambahnya menegaskan.

Dengan sistem pengawasan yang baik, pemerintah daerah optimis dapat meminimalisir penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran. (ADV)