Anggota DPRD Kutim Dorong Pemerataan Akses Kesehatan di Kutim

SANGATTA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terhadap kesehatan masyarakat terus didorong oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebab, pemerataan akses kesehatan adalah kunci penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Anggota DPRD Kutim, Akhmad Sulaeman, menyoroti bahwa alokasi anggaran 2025 harus lebih difokuskan untuk mengatasi tantangan mendasar di daerah terpencil. Ia melihat adanya kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan dan pelosok dalam hal fasilitas dan sumber daya manusia medis.

Tujuan utama dari desakan ini adalah memastikan seluruh warga Kutim, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap layanan kesehatan dasar. 

Pelosok kekurangan tenaga medis dan sarana

Polikus Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan V ini memberikan gambaran langsung kondisi di lapangan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan terlihat jelas, di mana infrastruktur medis tidak didukung oleh sumber daya yang memadai.

“Tentu saja dengan anggaran yang sudah di 2025 ini kan kita sudah melihat anggaran-anggaran yang diperuntukan ke daerah-daerah khususnya daerah terpencil ya, seperti pelosok. Yah, ada beberapa daerah yang harusnya ada tenaga medis, namun kekurangan tenaga medis. Bukan hanya itu, pelosok pun masih kekurangan sarana dan prasarana,” papar Sulaeman.

DPRD Kutim berharap Pemkab memastikan alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan spesifik di daerah terpencil. Hal ini demi menjamin pemerataan akses kesehatan yang menjadi hak dasar seluruh warga.

Kecamatan Sandaran dan Karangan Butuh Dua Puskesmas

Menyadari tantangan geografis yang sulit dijangkau, Sulaeman mendesak pemerintah daerah untuk meninjau ulang jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Ia menekankan bahwa penambahan Puskesmas sangat penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah perbatasan.

Usulan ini didasarkan pada aspirasi yang ia terima langsung dari masyarakat saat reses. Ia mencontohkan dua kecamatan yang mendesak untuk segera diprioritaskan.

“Seperti di Sandaran, itu ‘kan, sudah saya katakan sejak awal bahwa wilayah itu membutuhkan puskesmas. Minimal ada dua puskesmas di situ karena geografisnya yang memang membutuhkan,” jelas Sulaeman.

Kebutuhan serupa juga terjadi di wilayah lain. Karangan juga memerlukan dua puskesmas di tingkat kecamatan. Selain itu, Desa Pangadan, Kecamatan Karangan, disebut memiliki jumlah penduduk besar namun letaknya jauh dari pusat pelayanan kesehatan. Hal ini tentu akan menyulitkan masyarakat bila sakit, apalagi bila kondisinya darurat. Karena itu, pembangunan sarana kesehatan dan penambahan tenaga medis adalah kebijakan yang harus segera dijalankan di daerah terpencil atau perbatasan. (ADV)