Keseimbangan Pembangunan di Kutai Timur, Antara Efisiensi Anggaran dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

SANGATTA – Kebijakan efisiensi anggaran daerah saat ini tengah mempengaruhi jalannya program pemerintahan dan menuntut peninjauan ulang berbagai rencana. Di tengah upaya penghematan, Anggota DPRD Kutai Timur, Akhmad Sulaeman, menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 

Menurutnya, kebutuhan riil masyarakat, terutama di daerah terpencil, harus tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Politikus Partai Demokrat ini mengidentifikasi dua isu utama yang perlu diatasi, yaitu dampak berkurangnya anggaran akibat kebijakan efisiensi danperlunya pemerintah turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Akhmad Sulaeman menegaskan bahwa mengumpulkan data mengenai kebutuhan utama yang krusial dari masyarakat merupakan upaya penting. Hal ini mendesak dilakukan untuk memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan berdampak optimal bagi masyarakat.

“Kalau kami melihat ini kan pertama berkurangnya anggaran karena efisiensi, yang kedua karena kita melihat perlu pemerintah melihat langsung ke bawah. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi-aspirasi khususnya daerah-daerah pelosok yang terpencil untuk melihat apa sih kebutuhan di sana itu,” kata Akhmad Sulaeman. 

Lebih lanjut, Akhmad Sulaeman menyoroti bahwa ketersediaan anggaran tidak menjamin keberhasilan jika distribusinya tidak proporsional. Alokasi harus disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan spesifik daerah yang minim sentuhan pembangunan.

“Jadi sebenarnya kalau anggaran ada, tapi distribusinya hanya peruntukan bagi daerah-daerah tertentu itu juga belum maksimal begitu,” ujarnya. Ia menyimpulkan, “jadi porsi anggaran yang dibutuhkan pada daerah-daerah yang minim sentuhan pembangunan,”.

Anggota DPRD dari daerah pemilihan Kaliorang, Karangan, Sandaran, Kaubun, dan Sangkulirang ini menyarankan pemerintah mengadopsi pendekatan yang lebih cermat dalam merencanakan anggaran. Kejelian dalam perencanaan ini akan menjadi kunci efektivitas program pemerintah daerah yang direncanakan dan dijalankan. Dengan demikian, kebijakan efisiensi dapat diterapkan tanpa mengurangi esensi dari pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah yang paling membutuhkan. (ADV)