Sengketa Tapal Batas Kutim-Bontang: DPRD Siap Kawal Kepentingan Masyarakat di Mahkamah Konstitusi

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal proses hukum sengketa tapal batas dengan Kota Bontang di Mahkamah Konstitusi. Melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang ditugaskan secara spesifik, DPRD bersiap menghadapi sidang terakhir dengan mempersiapkan berbagai skenario perlindungan masyarakat.

Anggota DPRD Kutim, Yan Ipui menjelaskan bahwa lembaganya telah mengidentifikasi tiga aspek krusial dalam penyelesaian sengketa. Pertama, menjamin kepastian administrasi dan pelayanan publik bagi warga di wilayah perbatasan. Kedua, melindungi aset dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berpotensi terdampak. Ketiga, menjaga harmonisasi sosial antara penduduk kedua daerah.

“Kami sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk melindungi kepentingan warga Kutim, terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi nantinya,” tegas Yan Ipui .

Pernyataan ini menggarisbawahi tekad DPRD untuk mengawal proses hukum secara komprehensif dan bertanggung jawab.

Selain mempersiapkan tim khusus untuk mengawal sidang pada 3 Desember, DPRD Kutai Timur juga telah menginisiasi komunikasi informal dengan rekan-rekan di DPRD Bontang. Upaya ini bertujuan membangun kesepahaman dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Yan Ipui menegaskan bahwa DPRD akan memastikan seluruh argumentasi dan bukti yang memperkuat posisi Kutai Timur tersampaikan dengan baik di persidangan. “Komitmen kami adalah mengawal proses ini hingga tuntas, dengan prioritas utama terjaganya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Dengan pendekatan strategis dan comprehensive ini, DPRD Kutai Timur menunjukkan profesionalisme dalam menangani sengketa wilayah, sembari tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai hal yang paling utama. (Pant/Adv-DPRD)