DPRD Kutai Timur Dorong Pelaksanaan MBG yang Konsisten

SANGATTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat merupakan salah satu program paling mendapat sorotan dari masyarakat. Sayangnya, masyarakat menilai masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki agar program sukses. 

Keberhasilan program berskala nasional ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan. Menyadari hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur mengambil peran proaktif, mendesak pentingnya harmonisasi kebijakan untuk memastikan manfaat program dirasakan merata.

DPRD Kutai Timur, melalui anggotanya Yulianus Palangiran, menyoroti adanya tantangan implementasi yang kini memerlukan perhatian serius. Dia menjelaskan bahwa ketidakseragaman dalam pelaksanaan telah menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat, bahkan memicu persoalan baru di berbagai wilayah.

Anggota dewan itu memaparkan kondisi di lapangan, menunjukkan perlunya ketegasan dan keseragaman: “Karena di sana sini ada MBG ini dilakukan kan juga tidak seragam, ada yang dilakukan ada yang tidak”.

Ketidakkonsistenan ini berdampak langsung pada kondisi sosial, yang menurut pengamatan Yulianus, menciptakan atmosfer kurang kondusif. Ia menekankan perlunya tindakan korektif, karena: “Yang sudah terlaksana ini di provinsi kita di Indonesia ini kan banyak masalah yang muncul, akhirnya membuat resah dan gelisah”.

Menanggapi situasi ini, DPRD Kutai Timur berfokus pada solusi dengan mendesak dilakukannya sinkronisasi kebijakan. Pihak legislatif melihat bahwa langkah kunci untuk memecahkan masalah ini adalah dengan melakukan evaluasi mendalam.

Tujuan dari intervensi legislatif ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan program MBG yang lebih matang dan berdaya guna. Diharapkan, proses ini akan memulihkan ketenangan dan kepercayaan publik, sekaligus menjadi langkah menuju pelaksanaan program MBG yang lebih matang, konsisten, dan berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat. (ADV)