Tak Hanya Tambang, DPRD Kutim Inginkan Sektor Ekonomi Berkelanjutan

SANGATTA – Stabilitas ekonomi Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang kuat dan berkelanjutan memerlukan fondasi yang kokoh, tidak hanya mengandalkan satu atau dua sektor saja. Dalam upaya mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan, kini perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim tertuju pada investasi jangka panjang di sektor riil dan penguatan ekonomi kerakyatan. Selama ini, Kutim sangat mengandalkan sektor tambang dan perkebunan. 

Anggota DPRD Kutim dari Partai Nasdem, Yulianus Palangiran, menegaskan bahwa fokus pada strategi jangka panjang ini adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih terjamin bagi masyarakat Kutim.

Visi pembangunan ini lahir dari kesadaran bahwa model ekonomi yang hanya mengandalkan investasi tambang dan perkebunan skala besar dinilai tidak berkelanjutan dan berpotensi meninggalkan masalah serius pasca-operasi. Oleh karena itu, langkah proaktif diperlukan untuk mengamankan masa depan daerah.

Anggota dewan tersebut pun mengajak pemerintah daerah untuk segera menyusun roadmap ekonomi yang lebih seimbang, bukan bersandar pada 1-2 sektor. “Pemerintah terlena dengan pendapatan jangka pendek dari bagi hasil tanpa memikirkan strategi jangka panjang saat ini, kata,” kata Yulianus.

Solusi yang disoroti DPRD berakar pada penguatan pilar ekonomi kerakyatan. Salah satu isu strategis yang harus menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan adalah ketahanan pangan. Guna mengatasi fakta bahwa program ketahanan pangan masih belum jelas implementasinya dan belum mendapat perhatian memadai, Yulianus mengusulkan langkah konkret.

Langkah strategis tersebut adalah pembentukan kelompok tani dan penguatan koperasi sebagai upaya untuk mengembangkan pertanian lokal. Inisiatif ini adalah jaminan bahwa daerah memiliki sumber daya ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di luar sektor ekstraktif.

“Jadi, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi dari sektor ekstraktif saja,” katanya.

Transformasi ekonomi ini bertujuan mulia, yakni menggeser tolok ukur keberhasilan pembangunan ke arah yang lebih inklusif. Yulianus menegaskan bahwa indikator utama keberhasilan adalah kesejahteraan masyarakat kecil.

Artinya, fokus pembangunan tidak lagi semata-mata pertumbuhan ekonomi dari sektor ekstraktif saja. Dengan demikian, Kutai Timur akan terlindungi dari kerentanan ekonomi di masa depan. Yulianus mendesak bahwa transformasi ekonomi daerah perlu dimulai dari sekarang sebelum dampak krisis pasca-operasi tambang benar-benar terjadi. (ADV)