Kutai Timur Serap 80% Anggaran, Sejauh Mana Dampaknya bagi Warga?

SANGATTA—Semakin terbukanya akses informasi publik, masyarakat Kutai Timur (Kutim) semakin jeli dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah. Sampai saat ini, Kabupaten Kutim mencatat realisasi belanja daerah hingga 80 persen. Angka ini disampaikan langsung oleh Yusuf T Silambi, Anggota sekaligus Sekretaris DPRD Kutai Timur, sebagai bagian dari upaya mendorong kemakmuran masyarakat.

“Alhamdulillah di Kutai Timur sesuai dengan anggaran ya menurut saya itu sudah bisa mencapai kemakmuran delapan puluh persen,” ucap Yusuf di Sangatta beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut menggambarkan keyakinannya bahwa penyerapan anggaran yang tinggi telah berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Ia menilai alokasi anggaran selama ini telah menyasar sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di daerah penghasil batu bara ini.

Menurut Yusuf, realisasi anggaran tersebut bukan hanya soal capaian administratif, melainkan juga instrumen efektif dalam mempercepat pembangunan dan mendorong pemerataan ekonomi. “Realisasi anggaran yang mencapai delapan puluh persen tersebut telah menjadi instrumen efektif dalam mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi,” katanya.

Meski demikian, ia juga menyadari pentingnya transparansi dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak. “Transparansi dalam pelaporan realisasi program menjadi hal krusial untuk memverifikasi klaim bahwa setiap rupiah anggaran telah terkonversi menjadi kesejahteraan yang nyata,” tambahnya.

Pernyataan Yusuf membuka ruang dialog lebih luas mengenai indikator kemakmuran yang digunakan dan bagaimana dampak anggaran tersebut diukur secara empiris di lapangan. Publik pun berharap ke depannya ada penjabaran lebih detail dan terukur dari setiap capaian yang diklaim oleh pemerintah daerah.

Dengan realisasi anggaran yang tinggi, tantangan selanjutnya bukan hanya soal menyerap dana, tetapi memastikan manfaatnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dan itu membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga partisipasi aktif warga dalam mengawal setiap program yang dijalankan. (ADV)