DPRD Kutai Timur Desak Dispar Perbaiki Sistem Perencanaan dan Penyerapan Anggaran

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA – Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur mengkritisi permasalahan keterbatasan waktu yang dialami Dinas Pariwisata (Dispar) dalam penyerapan anggaran tahun 2024. Dewan menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan mekanisme pelaksanaan program untuk mencegah hambatan serupa di masa mendatang.

Ketua Komisi B, Muhammad Ali, menegaskan adanya persoalan mendasar dalam perencanaan program. “Keterbatasan waktu seharusnya tidak menjadi alasan utama, mengingat anggaran dan program kerja sudah dibahas sejak awal tahun,” tegasnya.

Dewan mendesak Dispar melakukan perbaikan sistem koordinasi antarinstansi dan menyederhanakan proses administrasi. Mereka akan mendorong pembentukan tim khusus percepatan program pariwisata yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memangkas birokrasi yang berbelit-belit.

Terkait hal tersebut, DPRD meminta Dispar menyusun timeline yang lebih realistis, khususnya untuk empat kecamatan unggulan yang menjadi fokus pengembangan. Muhammad Ali menegaskan kesediaan dewan untuk mendukung percepatan program melalui regulasi yang diperlukan, dengan catatan Dispar menunjukkan komitmen perbaikan kinerja.

Menanggapi kritikan tersebut, Kepala Dispar Kutai Timur, Nurullah, menyambut baik masukan dari DPRD. Dia mengakui perlunya perbaikan sistem perencanaan dan koordinasi untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran tanpa mengorbankan kualitas program.

Ke depan, DPRD akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap progres program Dispar melalui rapat evaluasi berkala. Mereka juga mendorong peningkatan transparansi pelaporan penggunaan anggaran guna memastikan akuntabilitas program pariwisata di Kutai Timur.

Komitmen untuk perbaikan berkelanjutan ini diharapkan dapat mendorong kinerja Dinas Pariwisata dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi daerah. Langkah-langkah evaluasi dan perbaikan sistemik menjadi kunci untuk mencapai target pembangunan pariwisata yang efektif dan akuntabel. (Pant/Adv-DPRD)