Fraksi PKS Tekankan Pentingnya Penyusunan APBD 2025 yang Matang dan Akuntabel

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur memberikan pandangan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat paripurna ke-20 yang digelar di gedung DPRD Kutim, Anggota Fraksi PKS, Syaiful Bakhri, menekankan pentingnya penyusunan APBD yang matang dan akuntabel untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Syaiful Bakhri menjelaskan bahwa APBD merupakan dokumen keuangan yang sangat strategis dan memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025.

Berdasarkan regulasi tersebut, penyusunan APBD harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

“Penyusunan APBD harus mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat dan memastikan pengelolaan yang transparan,” ujarnya.

Ia menambahkan, APBD terdiri dari tiga komponen utama yang saling berkaitan, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Ketiga komponen ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif.

“APBD juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengadaan barang dan jasa, menetapkan prioritas belanja daerah, serta meningkatkan transparansi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya percepatan proses pembahasan Raperda APBD. Syaiful Bakhri mengingatkan bahwa percepatan yang terburu-buru demi mengejar tenggat waktu pengesahan dapat berisiko menimbulkan kekeliruan yang berdampak negatif.

“Kesalahan dalam pengesahan APBD dapat memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan,” katanya.

Fraksi PKS berharap agar percepatan penyusunan APBD tidak hanya untuk memenuhi tenggat waktu, tetapi juga memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “APBD yang matang akan menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dengan adanya pedoman yang jelas serta pengawasan yang ketat dalam penyusunan APBD, Fraksi PKS optimistis bahwa APBD 2025 dapat mendorong pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kutai Timur. (Adv)