PKS Kutim Soroti Penggunaan Dana BUMD dalam APBD 2025

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur memberikan perhatian khusus terhadap pengalokasian dana sebesar Rp15 miliar untuk modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

PKS menilai bahwa meskipun dana tersebut terbilang besar, yang lebih penting adalah hasil nyata yang dapat diperoleh dari investasi tersebut.

Syaiful Bakhri, anggota Fraksi PKS, menegaskan bahwa setiap alokasi dana untuk BUMD harus dapat memberikan keuntungan yang jelas dan terukur bagi daerah.

“Kami berharap dana yang dialokasikan untuk BUMD tidak hanya menjadi angka besar dalam dokumen anggaran, tetapi dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ujarnya dalam rapat paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur.

Lebih lanjut, Syaiful mengungkapkan bahwa peran BUMD sangat vital, bukan hanya sebagai pengelola potensi daerah, tetapi juga sebagai sumber pendanaan untuk berbagai program pembangunan.

“BUMD harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam membiayai sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Keuntungan yang diperoleh dari BUMD harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya APBD dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang semakin berat. Menurut Syaiful, dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, APBD harus digunakan secara bijaksana untuk mendorong perekonomian daerah.

“Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, APBD bisa menjadi alat penting untuk memberikan stimulus fiskal guna menjaga daya beli masyarakat dan mencegah kontraksi ekonomi lebih lanjut,” tegasnya.

Syaiful juga berharap bahwa pemerintah daerah dapat lebih cermat dalam merencanakan penggunaan APBD agar dapat memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat Kutai Timur.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah,” pungkasnya. (Adv)