Fraksi Golkar Tekankan Pengelolaan BUMD yang Efektif dalam APBD 2025

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA – Dalam rapat paripurna ke-20 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur (Kutim), Hj. Hasna, menekankan pentingnya pengelolaan yang transparan dan efisien terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapatkan penyertaan modal dari APBD.

Hj. Hasna menyatakan bahwa setiap BUMD yang menerima dana dari APBD harus memastikan tata kelola yang baik dan akuntabel, serta menjalankan kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia menekankan bahwa BUMD harus dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Penyertaan modal bukan hanya sekadar soal alokasi dana, tetapi BUMD harus berupaya meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan keuntungan yang besar bagi daerah,” ujarnya.

Fraksi Golkar mendorong agar BUMD di Kutai Timur tidak hanya menjadi penerima dana, tetapi juga harus berinovasi dan mengoptimalkan sumber daya untuk mendongkrak pendapatan daerah. “BUMD memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD jika dikelola dengan baik. Kami ingin BUMD menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi daerah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tambah Hj. Hasna.

Selain itu, Hj. Hasna mengingatkan pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja BUMD. “Pemkab Kutim perlu memastikan bahwa setiap penyertaan modal dapat menghasilkan dampak positif bagi perekonomian daerah. Evaluasi dan monitoring yang rutin sangat penting untuk memastikan efektivitas penggunaan dana,” tegasnya.

Fraksi Golkar berharap agar ke depan BUMD dapat berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu penggerak utama dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hj. Hasna juga mengapresiasi langkah-langkah Pemkab Kutim yang sudah memberikan perhatian terhadap sektor BUMD, dengan harapan bahwa sektor ini dapat berperan lebih aktif dalam menciptakan kemandirian fiskal di daerah. (Adv)