Fraksi Golkar Soroti Alokasi Belanja Operasional APBD 2025 untuk Kesejahteraan Masyarakat

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA – Dalam rapat paripurna ke-20 yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur, Hj. Hasna, menyoroti pentingnya alokasi Belanja Operasional yang diproyeksikan sebesar Rp5,603 triliun. Anggaran ini mencakup 50 persen dari total belanja daerah dan dianggap krusial untuk menunjang program-program yang dapat langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Hj. Hasna mengungkapkan bahwa Fraksi Golkar meminta agar alokasi Belanja Operasional digunakan untuk program-program yang berfokus pada pengentasan stunting, pengurangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran terbuka, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kutai Timur. “Kami berharap Pemerintah Daerah dapat memperhatikan pemenuhan alokasi belanja operasional ini untuk sektor-sektor yang dapat membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat,” ujar Hj. Hasna.

Fraksi Golkar menekankan bahwa anggaran yang besar untuk belanja operasional harus difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak nyata dan positif bagi masyarakat. Dalam pandangannya, pengentasan stunting dan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pengalokasian dana. “Penting untuk memastikan bahwa belanja operasional diarahkan pada program-program yang bisa memberikan hasil langsung, seperti pengentasan stunting dan pengurangan kemiskinan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hj. Hasna mengingatkan agar Pemerintah Daerah lebih selektif dalam merancang program yang dianggarkan. Setiap dana yang dikeluarkan, katanya, harus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. “Kami ingin agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan memastikan program yang dijalankan memiliki hasil yang signifikan,” tegasnya.

Dengan alokasi belanja operasional yang besar, Fraksi Golkar berharap Pemerintah Daerah dapat menciptakan perubahan positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat, serta mendukung pencapaian pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur. (Adv)