Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur Tekankan Prioritas Anggaran untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Lokal

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menegaskan pentingnya penataan prioritas anggaran daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Menurut Pandi, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal harus menjadi fokus utama dalam penggunaan anggaran untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025, Pandi menilai bahwa anggaran daerah seharusnya mencerminkan kebutuhan dasar masyarakat. Pendidikan dan kesehatan, menurutnya, adalah fondasi utama untuk meningkatkan kualitas hidup, sementara sektor infrastruktur dan ekonomi lokal menjadi kunci utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pendidikan dan kesehatan adalah prioritas utama yang harus mendapatkan perhatian serius dalam APBD 2025. Selain itu, pengembangan ekonomi lokal juga sangat penting untuk mendorong kemandirian daerah, mengurangi ketergantungan, dan menciptakan lapangan pekerjaan,” ujar Pandi.

Namun demikian, Pandi juga memberikan kritik terhadap sejumlah program yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan esensial masyarakat. Salah satu contoh adalah alokasi anggaran untuk kegiatan hiburan yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah. Selain itu, ia juga menyoroti minimnya hasil yang dicapai oleh program bimbingan teknis (bimtek) bagi pegawai yang belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan.

Fraksi Demokrat juga mencatat adanya ketimpangan dalam struktur belanja daerah, terutama dalam perbandingan antara belanja operasi dan belanja modal. Pandi menilai bahwa belanja operasi yang terlalu besar menghambat pengalokasian dana untuk proyek-proyek infrastruktur yang lebih mendesak. “Perencanaan anggaran harus lebih strategis, agar alokasi dana difokuskan untuk pembangunan yang langsung berdampak pada masyarakat,” ungkap Pandi.

Fraksi Demokrat juga menyatakan dukungan terhadap kelanjutan program multi-years, khususnya dalam pengembangan infrastruktur yang menghubungkan antar desa dan kecamatan. Menurut mereka, proyek-proyek tersebut penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat Kutai Timur.

Dengan mengedepankan prioritas-prioritas ini, Fraksi Demokrat berharap agar APBD 2025 dapat menjadi sarana yang efektif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. (Adv)