Fraksi Demokrat Usulkan Lelang Dini dan Teknologi untuk Efisiensi Pengelolaan APBD 2025

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA – Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur memberikan sejumlah usulan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah pelaksanaan lelang dini untuk kegiatan dan pengadaan yang telah direncanakan.

Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, menyatakan bahwa lelang dini dapat menghindari penumpukan kegiatan pengadaan pada akhir tahun anggaran yang sering kali berujung pada keterlambatan dan ketidaktercapaian target yang ditetapkan.

Menurutnya, lelang lebih awal memberikan waktu yang cukup untuk memastikan pengadaan dapat dilakukan dengan lebih transparan dan efisien. “Dengan melakukan lelang lebih awal, kita memberikan waktu yang cukup untuk proses pengadaan yang lebih transparan dan efisien,” ujar Pandi dalam rapat paripurna ke-20 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga mengusulkan pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pandi menekankan pentingnya penggunaan katalog elektronik lokal dan toko daring sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021.

Dengan teknologi ini, pengadaan dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. “Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, dan yang lebih penting, menekan terjadinya pemborosan anggaran,” tambah Pandi.

Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk mengurangi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang sering kali terjadi karena kurang optimalnya penyerapan anggaran pada tahun berjalan. Dengan pengadaan yang lebih efisien, Fraksi Demokrat berharap anggaran yang telah disusun dapat digunakan dengan lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Fraksi Demokrat juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penyusunan RAPBD 2025 yang tidak hanya berfokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan pencapaian visi serta misi Bupati Kutai Timur.

Komitmen ini mencakup dukungan terhadap langkah-langkah yang dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif demi kemajuan daerah. (Adv)