Tingkakan PAD, DPRD Samarinda Dukung Upaya Andi Harun Perbaiki Sistem Pengelolaan Parkir

INSPIRASIMEDIA.COM, SAMARINDA – DPRD Samarinda mendukung upaya Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam melakukan penataan sistem pengelolaan parkir di Kota Tepian.

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, menyebut memperbaiki sistem parkir memang bukanlah hal mudah.

Karena selain membutuhkan waktu, juga kerap memicu konflik sosial.

“Mengganti sistem itu tidak bisa instan, perlu penyesuaian bertahap. Tapi kita memang harus berbenah,” ujar Ahmad, sapaan akrabnya, belum lama ini.

Ia menyadari, persoalan pakir juga bersinggungan dengan isu sosial, seperti nasib para juru parkir yang mata pencahariannya terancam.

“Sektor parkir ini sudah jadi masalah bertahun-tahun. Ketika melibatkan pihak ketiga banyak juru parkir kehilangan pekerjaan,” ucapnya.

Namun ditegaskannya, pembenahan di sektor parkir perlu dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia pun mengapresiasi upaya Andi Harun yang komitmen terhadap tugasnya untuk mencegah kebocoran PAD di sektor parkir.

Ia berharap, tindakan tegas yang dilakukan Andi Harun dapat membawa hasil nyata pada peningkatan PAD, khususnya dari sektor parkir.

Disamping itu, Ahmad juga menekankan, pentingnya pengelolaan pendapatan dari sektor lain, seperti pajak tempat hiburan malam, minuman beralkohol, hingga pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Tidak hanya Dinas Perhubungan, namun semua sektor yang menghasilkan PAD harus lebih optimal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Andi Harun melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait pengelolaan parkir di sejumlah lokasi di Samarinda.

Sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari temuan sebelumnya mengenai potensi penyimpangan dalam tata kelola parkir.

Dalam sidak-nya, Andi Harun menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem pengelolaan parkir, meski diakuinya proses tersebut tidak mudah.

“Semakin beralasan bahwa walaupun terlambat, tidak ada istilah menyerah untuk memperbaiki tata kelola perparkiran kita. Kami juga membaca suara publik di media sosial, kenapa baru ditata sekarang. Kami sudah berkali-kali mencoba, tapi ini melibatkan banyak pihak, termasuk adanya praktik premanisme dalam bidang perparkiran,” pungkasnya. (Adv)