Kaltim Alokasikan Rp24 Miliar Normalisasi Sungai Karang Mumus

SAMARINDA – Upaya pengendalian banjir di Kota Samarinda terus menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera), mengalokasikan anggaran sebesar Rp24 miliar untuk program normalisasi sungai di tahun 2025.

Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan bahwa penanganan banjir memerlukan pendekatan terintegrasi dan tidak bisa diselesaikan secara instan.

Salah satu fokus utama program ini adalah normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) yang dinilai sebagai titik kritis dalam sistem aliran air di Samarinda.

Firnanda menjelaskan bahwa program ini turut melibatkan kolaborasi antara Pemprov Kaltim, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan.

Ia menjabarkan, tanggung jawab dibagi secara spesifik, di mana Pemkot menangani aspek sosial seperti relokasi warga, Pemprov menjalankan proses fisik normalisasi, dan BWS akan membangun turap setelahnya.

“Saat ini progresnya sudah berjalan. Di beberapa titik masih dalam penyelesaian masalah sosialnya, ini yang sedang kita kejar,” ujar Firnanda.

Firnanda juga menyebut, banjir di Samarinda tak hanya disebabkan oleh luapan sungai. Sistem drainase yang kurang memadai, aliran air dari hulu, dan pembukaan lahan tak terkendali turut memperburuk kondisi.

Selain itu intensitas hujan tinggi juga merupakan salah satu hal yang perlu diantisipasi. Sebab, banjir yang terjadi pada awal Mei lalu hingga merusak beberapa infrastruktur dan menelan korban jiwa disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi, mencapai 155 mm per-detik. Karenanya diperlukan upaya maksimal dalam pengendalian banjir di Ibu Kota Provinsi Kaltim ini.

Meski demikian, ia mencatat adanya kemajuan nyata. Durasi banjir yang dulunya bisa berlangsung berhari-hari kini hanya hitungan jam.

Sebagai contoh, ia menyebut wilayah Jalan Juanda yang terdampak Sungai Karang Asam Kecil, menunjukkan potensi bebas banjir jika program normalisasi berjalan maksimal.
“Kalau kita lihat progresnya sebelum tahun 2019 sampai dengan sekarang, banjir kita itu sebetulnya sudah sangat berkurang dari sisi waktu,” pungkasnya. (*)