KPK Datang ke Kutai Timur, Ada Apa?

SANGATTA—Kehadiran  tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kutai Timur belakangan ini menarik perhatian publik. Namun, berbeda dari asumsi umum, keberadaan tim tersebut kemungkinan besar bukan bagian dari unit penindakan, melainkan tim pencegahan KPK yang bertugas memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.

Yusuf T Silambi, Sekretaris Komisi A DPRD Kutai Timur, membenarkan kehadiran tim KPK tersebut, meski lokasi dan aktivitas mereka dijalankan secara tertutup. “Mereka ada di sini, cuma kita tidak tahu mereka menginap di mana, tinggal di mana. Biasanya mereka juga itu tinggalnya tidak di hotel, mereka datang ke kabupaten, kota, itu sangat rahasia,” ujarnya.

Menurut Yusuf, pendekatan yang dilakukan KPK kali ini sejalan dengan arahan dari pimpinan KPK dan Gubernur Kalimantan Timur terkait penguatan upaya pemberantasan korupsi di wilayah Kutai Timur. Ia menilai kehadiran tim pencegahan justru menunjukkan langkah proaktif pemerintah untuk membangun fondasi sistem yang kebal korupsi, bukan hanya menunggu terjadi dulu baru ditindak.

Bagi kalangan legislatif, kehadiran tim pencegahan KPK bukanlah bentuk intervensi, melainkan kolaborasi strategis untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal di lingkungan pemerintahan daerah. Metode kerja yang tertutup dipandang sebagai bagian dari strategi agar proses asesmen berjalan objektif tanpa tekanan atau kepentingan pihak tertentu.

“Artinya bahwa, pemerintah sudah turun tangan. Pemerintah begitu serius menangani korupsi ini,” tambah Yusuf.

Komitmen Gubernur Kalimantan Timur dalam mendorong penguatan pemberantasan korupsi di seluruh wilayahnya, termasuk Kutai Timur, mendapat respons positif dari jajaran legislatif. Langkah nyata dengan mendatangkan tim pencegahan KPK dianggap sebagai upaya preventif yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan reaktif semata.

Dengan fokus pada penguatan sistem, pelatihan integritas, dan evaluasi tata kelola, kehadiran KPK di Kutai Timur diharapkan menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang tidak hanya bersih dari praktik koruptif, tetapi juga mampu memulihkan kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang transparan dan akuntabel. (ADV)